PERISTIWA TANJUNG MORAWA 16 MARET 1953

PERISTIWA TANJUNG MORAWA 16 MARET 1953

Pendahuluan

Kasus sengketa tanah atau lahan di Indonesia tak akan pernah ada habisnya. Seperti yang pernah dikatakan (alm) Moch. Tauchid, di mana masalah agraria sepanjang zaman, hakekatnya adalah masalah politik. Perebutan tanah berarti perebutan tiang (kebutuhan) hidup manusia. Bentrok lazim terjadi di antara dua pihak yang ingin mengklaim sengketa tanah. Tapi dari catatan sejarah, mungkin peristiwa Tanjung Morawa merupakan persoalan sengketa berdarah dengan dampak terbesar selama ini.[1] Peristiwa Tanjung Morawa ini terjadi pada tanggal 16 Maret 1953.[2]

Tanjung Morawa sekarang ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Dekat dengan kota Medan menjadikan Tanjung Morawa salah satu sentra industri pengusaha Kota Medan. Tanjung Morawa terhubung dengan Medan melalui Tol Belmera. Kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara II berada di kota ini.Tanjung Morawa merupakan salah satu kecamatan di Deli Serdang yang banyak terdapat Industri/Pabrik. Banyak juga orang yang menyebut Tanjung Morawa sebagai kota Industri. Nama "Morawa" berasal dari kata Moravia, nama sebuah kawasan di Ceko.[3]

Kegagalan yang ketiga kalinya dalam menangani gerakan separatisme di sejumlah daerah,  peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu mengenai gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen, dan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara ini lah yang menyeret kabinet Wilopo untuk menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno pada 2 Juni 1953.[4]

Peristiwa Tanjung Morawa

Peristiwa Tanjung Morawa adalah salah satu peristiwa berdarah yang cukup terkenal di Indonesia. Peristiwa Tanjung Morawa juga merupakan persoalan sengketa berdarah dengan dampak terbesar selama ini.[5]  Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Maret 1953.[6]. Peristiwa ini berupa bentrokan antara petani yang dihasut PKI dengan polisi. Adapun awal peeristiwa ini bermula dari keputusan pemerintah untuk mengembalikan tanah Deli Planters Vereenigne (DPV) kepada pengusaha asing. Tanah tersebut digarap petani karena telah lama ditinggal pengusaha asing itu. Polisi memaksa para petani untuk keluar dari lahan tersebut namun ditentang. Ini merupakan salah satu kegagalan Kabinet Wilopodalam menyelesaika persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara) setelah gagal dalam menangani gerakan seperatisme sejumlah daerah dan peristiwa 17 Oktober 1952. [7]

Kronologi Peristiwa Tanjung Morawa

Dalam akhir masa Kabinet Wilopo, koalisi antara PNI-Masyumi dalam kabinet  tidak pernah berjalan dengan baik dan pada bulan-bulan pertama tahun 1953 hakikat koalisi yang masih tersisa hanya tinggal sedikit.[8]

 Kedudukan Kabinet ini semakin terguncang karena adanya Perisiwa Tanjung Morawa yang ada di Sumatera Utara yang diduduki secara ilegal.[9]  Tanjung Morawa adalah suatu kecamatan di Sumatera Timur (sekaranag Sumatera Utara), di mana terdapat perkebunan modal asing, terutama tembakau. Yang diperebutkan adalah lahan seluas 255 ribu hektare lahan perkebunan kelapa sawit, teh, dan tembakau yang jadi konsesi milik sebuah perusahaan Belanda, Deli Planters Vereniging (DPV) sebelum Perang Dunia II. Tanah itu diambil dan digarap rakyat pribumi dan keturunan Tionghoa setempat saat Jepang masuk ke Indonesia.

Pada zaman pendudukan Jepang, perkebunan itu telah ditinggalkan oleh kontraktornya dan oleh rakyat, dengan dorongan Jepang, perkebunan itu digarap untuk tanaman bahan makanan. Atas dasar persetujuan KMB para kontraktor menuntut kembali tanah perkebunannya. Pemerintah menyetujui tuntutan mereka, karena tanah perkebunan itu akan menghasilkan devisa yang diperlukan; di samping itu kesanggupan pemerintah untuk menjamin modal asing yang ditanam di Sumatera Timur tadi, diharapkan akan lebih menarik modal asing ditanam di Indonesia.

Di jaman Kabinet Sukiman, suatu persetujuan pengembalian tanah perkebunan kapda kontraktor asing sudah dicapai; petani penggarap harus melepaskan tanahnya untuk dikembalikan kepada para kontraktor, sebaliknya pemerintah menyediakan tanah lain bagi mereka. Kabinet Wilopo berusaha melaksanakan lebih lanjut ketentuan persetujuan itu, karena sebelum persetujuan dilaksanakan Kabinet Sukiman telah jatuh. [10]

Pemerintah Kabinet Wilopo, diwakili Menteri Dalam Negeri Mohamad Roem, memerintahkan Gubernur Sumatera Timur, A. Hakim untuk melakukan pengosongan lahan. Karena oleh Pemerintah RI Karesidenan Sumatera Timur merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas areal perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa. Seharusnya para petani dan keturunan Tionghoa setempat bersedia untuk meninggalkan lahan. Akan tetapi, para provokator Barisan Tani Indonesia (Organisasi Massa Tani dari PKI) melayangkan hasutan, sehingga para buruh tani itu urung menuruti imbauan pemerintah.

Oleh karena cara musyawarah gagal, maka pada tanggal 16 Maret 1953 pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh sepasukan polisi. Untuk menggagalkan usaha pentraktoran, BTI mengerahkan massa yang sudah mereka pengaruhi dari berbagai tempat di sekitar Tanjung Morawa. Mereka bertindak brutal. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke atas, tetapi tidak dihiraukan, bahkan mereka berusaha merebut senjata polisi. Dalam insiden itulah timbul tragedi penembakan yang memakan 21 korban, di mana enam di antaranya tewas.

Singkat kata, insiden itu dijadikan bahan bakar oleh sejumlah kubu antikabinet, termasuk Sidik Kertapati, tokoh Sarekat Tani Indonesia (SAKTI), melancarkan mosi tidak percaya pada pemerintahan PM Wilopo. PKI sekarang bersekutu dengan PNI di dalam DPR guna menuntut agar kabinet mengundurkan diri. [11]

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo dan sebelum suatu mosi tidak percaya dapat diterima dalam DPR, kabinet mengembalikan mandatnya kepada Sukarno pada tanggal 2 Juni 1953. Setelah Wilopo menyerahkan mandat, dikalangan partai politik terutama Masyumi dan PSI mengusulkan untuk membentuk kabinet presidensil dibawah pimpinan M.Hatta, namun Soekarno menolak usul tersebut dan tetap mencari formatur untuk membentuk kabinet yang baru.[12]

---

[1]https://www.google.com.sg/amp/news.okezone.com/amp/2015/03/16/337/1119032/tragedi-tanjung-morawa-awal-kejatuhan-kabinet-wilopo

[2] http://sarjana.tradisional.web.id/id4/1926-1819/Peristiwa-Tanjung-Morawa_100089_sarjana-tradisional.html

[3]pusat-jurnal-berbahasa-indonesia-q.sttbinatunggal.ac.id/id1/2821-2687/Tanjung-Morawa_111690_pusat-jurnal-berbahasa-indonesia-q-sttbinatunggal.html

[4] www.materikelas.com/2015/09/kabinet-wilopo-program-kerja-dan.html?m=1#

[5]https://www.google.com.sg/amp/news.okezone.com/amp/2015/03/16/337/1119032/tragedi-tanjung-morawa-awal-kejatuhan-kabinet-wilopo

[6] http://sarjana.tradisional.web.id/id4/1926-1819/Peristiwa-Tanjung-Morawa_100089_sarjana-tradisional.html

[7] Sejarah Indonesia dari proklamasi sampai pemilu 2009. A. Kardiyat Wiharyanto. 2011. Penerbit USD. Hal 79

[8] Sejarah Indonesia Modern. H.C.Ricklefs. edisi terjemahan. 1991. Gajah Mada University Press. Hal 370

[9] www.idsejarah.net/2014/11/kabinet-wilopo.html?m=1

[10] Indonesia Abad Ke-20 2 “dari perang kemerdekaan pertama sampai pelita III”. DRs.g. Moedjanto, M.A.1992. penerbit Kanisius. hal 89.

[11] Sejarah Indonesia Modern. H.C.Ricklefs. edisi terjemahan. 1991. Gajah Mada University Press. Hal 371

[12] www.idsejarah.net/2014/11/kabinet-wilopo.html?m=1

terimakasih :)